Investigasi post.com

Tanggamus - Pelantikan KPPS Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, dilaksanakan di Balai Pekon Setempat, Kamis (25 Januari 2024). PPS Pekon Way Harong , melantik kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Adapun jumlah TPS nya 6 TPS, Pelantikan yang dipimpin langsung oleh ketua PPS Pekon Way Harong, berjalan dengan lancar.  Saibun Iskandar selaku Kepala Pekon Way Harong menyampaikan " Terimakasih kepada ketua PPS yang sudah melaksanakan kegiatan pelantikan KPPS ini, nantinya KPPS yang telah dilantik akan melaksanakan tugasnya masing - masing pada hari "H" Dan semoga ditiap tiap TPS  yang ada di pekon Way Harong selama kegiatan tersebut berjalan  lancar dan aman", ungkapnya Kegiatan pelantikan KPPS pekon Way Harong dihadiri oleh, Kepala Pekon Way Harong, babinsa, pak ustad, dan anggota PPK Kecamatan. (Romli)

Tanggamus - Menjelang Pilpres dan Pileg 2024,penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten hingga  Pekon telah melakukan berbagai persiapan demi suksenya Pilpres dan Pileg tahun 2024, Rabu (25 Januari 2024). PPS Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Amar Makruf selaku ketua PPS Pekon Datar Lebuay, adapun KPPS yang dilantik sejumlah 94 orang.  kegiatan tersebut telah dihadiri oleh, perwakilan pemerintah pekon Datar Lebuay, Babinsa, dan Panwas pekon Datar Lebuay.  Alhamdullilah acara tersebut berjalan dengan hikmat sejak dimulai jam 07.30 wib sampai dengan selesai.  (Romli)

BANDAR LAMPUNG -  Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal melantik Drg. Helen Veronica sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tanggamus, sisa masa jabatan 2019–2024 di Gedung Pusiban Provinsi Lampung, Rabu (27/09/2023). Ibu Riana mengucapkan selamat dan berharap Pada kesempatan itu, Ibu Riana juga mengukuhkan Drg. Helen Veronica  mampu mengemban amanah dan menjadi mitra pemerintah agar mendorong terwujudnya pembangunan di masyarakat serta mewujudkan program-program sosial ekonomi. "Beberapa hal yang harus di tekankan adalah dapat menciptakan inovasi dan terobosan, Hal lain yang harus diperhatikan adalah program pencegahan dan penanganan stunting yang terintergrasi. Hal ini berbasis desa dengan mengoptimalkan fungsi TP PKK kecamatan, desa dan dasa wisma serta sinergi antar OPD karena angka prevalensi stunting. Pelantikan Ketua TP PKK dan Dekranasda menurut Ibu Riana, merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan masyara

Tanggamus  - Sikap kooperatif dan kerjasama terhadap media massa sebagai mitra pemerintah harus dijaga, karena wartawan dalam bertugas sebagai kontrol sosial didasari oleh Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999. Sebagai pejabat publik sudah seharusnya bisa memberikan contoh, baik etika maupun sopan santun. Karena pejabat publik selaku abdi masyarakat harus dapat memberikan tauladan untuk masyarakatnya sendiri. Seperti yang dilakukan oknum kepala Pekon Banding agung kecamatan talang Padang kabupaten Tanggamus terhadap para awak media terkesan Arogan. Budi Hartono selaku ketua aliansi Jurnalistik Online Indonesia ( AJOI ) Kabupaten Tanggamus meminta kepada aparat penegak hukum dan inspektorat kabupaten Tanggamus untuk kroscek kembali Terkait anggaran Dana Desa tahun 2021 dan tahun 2022 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus Lampung disinyalir diduga dikorupsi oleh kepala Pekon. terkait anggaran dana desa tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp.825.972.000,- untuk pemel

Talangpadang -  Masyarakat pekon Banjarsari bersama Panitia Pembangunan Masjid Jami Attawabien adakan gotong royong rehab bangun  Dak Masjid Jami Attawabien pekon Banjarsari kecamatan Talangpadang kabupaten Tanggamus, selasa, 26 September 2023 . Topan Andri selaku kepala pekon Banjarsari menyampaikan kegiatan rehab bangun dak masjid Jami Attawabien "saya mengucapan banyak Terima kasih kepada semua yang telah memberikan segala bantuan berupa semen  Dan lainnya baik dari donator serta partisipasi dari berbagai masyarakat mudah - mudahan atas bantuanya menjadikan amal ibadah untuk kita semuanya amin ya robbal alamin",ucapnya.  Hadir dalam kegiatan gotong royong bangun dak masjid Jami Attawabien pekon Banjarsari, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta warga masyarakat pekon Banjarsari. (Romli)

Hamid Robani (37) beralamat di desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin  (Muba), mengaku sebagai suami sah dari Keminah, pada hari Jumat, 22/9/'23  siang hari melaporkan istrinya, Keminah, ke Polres Muba dengan nomor : LP/B/281/IX/2023/SPKT/POLRES MUBA/POLDA SUMSEL, atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP. Berdasarkan surat laporan tersebut diketahui bahwa pada tanggal 19/5/'23 di Kelurahan Beringin Jambi, Jalan M.Husni Thamrin no 11, sekira jam 14.00 WIB, Keminah (30) dan Wahyu bin Poniman (33) melangsungkan pernikahan.  Pernikahan ini dapat berlangsung karena sebelumnya Keminah telah menunjukkan surat cerai diduga palsu yang dibuatnya di Mojokerto Jawa Timur, beberapa hari sebelum ia menikah dengan Wahyu. Pada awal September Hamid baru mengetahui hal ini, tanpa menunggu lama ia pun memberikan surat kuasa kepada seorang sahabatnya, Endri Rudiadi, S.H., selaku paralegal, untuk mengu

Gisting - PLH Bupati Tanggamus Drs. Hamid Heriyansyah Lubis, M. Si Menghadiri Rapat konsultasi publik Kesatuan Rencana detail tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis penyusunan Rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ulu belu Kabupaten Tanggamus tahun 2023 di Hotel 21 Gisting Senin (25/09/2023). Turut mendampingi Plh Bupati Kadis Kominfo Suhartono, Kadis PUPR Riswanda junaidi, kadis perdagangan Retno, kadis pendidikan Yadi mulayadi, Kaban Bapperitda Hendra mega wijaya, kadis kesehatan Taufik hidayat, kadis Lingkungan hidup Kemas, kadis peternakan dan perkebunan Dani reza, camat Se-kabupaten Tanggamus, kakon Se-Ulu belu, pihak PGE ulu Belu, serta undangan lain baik yg luring atau yang daring. Dalam sambutannya Plh Bupati menyampaikan "Berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, kemudian untuk melaksanakan ketentuan pas